PT. Inalum pernah mendapat penghargaan di bidang lingkungan hidup. Namun, justru perusahaan ini dinilai tidak peduli lingkungan. Bahkan, dana pengelolaan lingkungan hidup tidak digunakan untuk program rehabilitasi lingkungan hidup. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Iskandar D Syaichu (F-PPP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT. Inalum dan Otorita Asahan, Rabu (20/2).

Sangat ironis peraih penghargaan lingkungan, malah tidak peduli lingkungan. Dana untuk kepedulian lingkungan pun tak tersalurkan. Ini butuh kejelasan lebih lanjut. “Kepedulian lingkungan hidup PT. Inalum nol,” tandasnya dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) itu.

Audit menyeluruh menjadi keharusan, katanya. Inalum pun pernah memberi dana kepada Otorita Asahan. Namun, hingga kini belum jelas dana tersebut sebetulnya untuk apa dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dananya. Apalagi, dana tersebut tidak ada yang sampai ke masyarakat untuk membangun kesejahteraannya seperti beasiswa dan lain-lain. Lagi-lagi perlu dilakukan audit investigatif, lanjut Iskandar.

Sementara Anggota Komisi VI lainnya, Sukur H. Nababan (F-PDI Perjuangan), menilai, yang paling menggembirakan dari laporan keuangan PT. Inalum ke Komisi VI adalah posisi utang perusahaan ini yang zero. Selebihnya masih harus ditinjau ulang. Seperti juga anggota Komisi VI lainnya, Sukur menyarankan agar Komisi VI bertemu langsung dengan masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapat gambaran yang jelas dan valid tentang sepak terjang PT. Inalum selama ini.

Bahkan, kepemilikan lahan tempat PT. Inalum beroprasi seluas 1.150 hektar perlu ditinjau. Inalum mendapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Otorita Asahan. Setelah nanti diambil alih, HPL peninggalan Inalum ini jadi pertanyaan. Komisi VI juga berharap agar pemerintah mengambil kebijakan yang menguntungkan. Jangan sampai hanya menjadi penonton yang tidak bisa menikmati apa pun. Padahal, sumber daya alam kita luar biasa besar, “ katanya.(mh)foto:iw/parle